Masyarakat Tanpa Teladan

 Masyarakat Tanpa Teladan[1] 

(Hal-04) Kita ini miskin teladan. Tak punya tokoh yang bisa jadi panutan. Mencari contoh orang-orang baik serasa mencari bayangan pada cermin yang retak-retak. Kita memang punya Rasulullah, punya para sahabat, punya tabi’in dan para salafusshalih lainnya. Tapi semua itu hari ini hanya ada di dalam buku. Atau paling dalam semburat kata-kata, belum lagi berwujud perilaku nyata.

Kita ini miskin teladan. Orang-orang ‘besar’ yang mestinya menurunkan didikan baik justru banyak yang jadi biang kebobrokan. Apa yang bisa diharapkan dari anggota dewan ‘yang terhormat’ dari F-PDI-P yang melakukan pesta seks di Kediri? Atau enam belas lainnya di Medan yang menelan suap 25 juta? Atau yang triping di diskotik di Surabaya? Keteladanan secara lembaga tak jauh berbeda nasibnya. Sulit kita dapatkan instansi yang bersih dan berwibawa. Mahkamah Agung, yang mestinya menebar keadilan, kini justru sedang rebut soal pemalsuan putusan.

Kita ini miskin teladan. Tapi sebagian besar masyarakat merasa masih punya contoh orang-orang ‘hebat’. Sebab, setiap pekan mereka bisa menonton Cek& Ricek, Halo Selebriti, Panaroma, Kisah seputar Selebriti (KISS), Kabar-Kabari, Serenada, dll. Acara rutin TV-TV swasta yang menguliti kehidupan para artis, dari soal dapur sampai tempat tidur itu seakan menjadi alternative teladan. Padahal, seperti bahasa dasarnya, celebrate, mereka umumnya orang-orang yang suka pesta, hidup dengan gaya glamour, dan karenanya menjadi terkenal. Dunia itulah yang sejak 1977 sudah dijauhi oleh Yusuf Islam, mantan penyanyi rock terkenal Inggris yang punya nama kecil Stephen Demitri Georgiou.

Tak heran bila rakyat Filipina hari-hari ini mengeluhkan presiden mereka yang artis itu. Konon, Joseph Estrada, tidak bisa meninggalkan gaya hidupnya sebagai artis yang suka menenggak minuman keras. Belum lagi soal tuduhan penggelapan uang oleh keluarganya sebesar 430,3 juta peso atau sekitar 78,8 milyar. Sementara Amerika, Monica Lewinsky yang pernah punya skandal menjijikkan dengan Bill Clinton, justru menangguk untung besar. Sebab, orang kini memburu tas-tas kecil buatannya yang berbubuh tanda tangan, meski di jual antara 110 hingga 130 US $. Bukti barunya di Manhattan setiap hari dipadati pengunjung.

Kita ini miskin teladan. Digantikan dalam iklan demi iklan, yang setahunya menghabiskan seratus delapan puluhan milyar rupiah. Orang membeli produk tak selalu karena mutu atau perlu. Tapi karena ada ikatan emosi psikologi antara dirinya dengan bintang iklan produk itu. Maka, apalah artinya kalimat “peringatan pemerintah: Merokok dapat merusak kesehatan” pada iklan rokok? Buktinya, setiap tahun, 57.000 orang di negeri ini mati karena rokok, total 3,5 juta yang tewas di dunia karena nasib yang sama.

Semua “teladan” di atas mengajari orang untuk menyukai yang remeh-remeh. Enggan bekerja keras dan mengambil risiko hidup. karenanya, kita berharap semoga saja jargon Presiden Gusdur, “gitu saja kok repot” yang laris di tiru masyarakat, tak berarti ia sedang mengajari rakyatnya untuk menjadi kaum pragmatis dan pemalas.

Namun, semua itu tak serta merta harus membuat kita binasa. Sebab secara fitrah kita masih punya rambu-rambu. Menjadi baik pada batas tertentu tak harus berdasarkan ilmu yang rumit-rumit. Orang bodoh pun bisa menata dirinya untuk menjadi baik, asal ia mau. Karenanya, tak aneh bila ajaran-ajaran awal disampaikan Rasulullah adalah “Bila engkau tak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka kehendakmu.”

Tapi entahlah kini, bila rasa malu pun ternyata sudah tak ada lagi pada diri kita.*

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 008 Th.1, 25 Muharram 1421, 30 April 2000

Undang-Undang yang Malang

 Undang-Undang yang Malang[1] 

(Hal-04) Dengan apa kita mengukur keadilan? Dengan apa kita menimbang kejujuran? Dengan undang-undang? Mungkin. Tapi segudang undang-undang dibuat, setumpuk peraturan disusun, akhirnya ‘untuk’ dilanggar juga. Di rimba jalan raya misalnya, alangkah seram ancaman bagi pelanggarnya. “mengemudikan kendaraan bermotor, tidak memiliki SIM di pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 6.000.000 (pasal 59 ayat (1) UU No.14 1992). Tapi, pernahkah Anda mendengar, ada orang mengeluarkan uang enam juta karena tak punya SIM? Entahlah. Umumnya orang memilih jalan ‘perdamaian’, dengan lipatan uang di bawah tangan.

Di kalangan dokter ada kode etik profesi. Tidak boleh melakukan mal praktek, mendulang kekayaan dibalik wajah-wajah sekarat pasiennya. Atau menyalahgunakan keahliannya untuk tujuan tercela. Tapi masih banyak oknum dokter yang bandel. Di Jakarta utara ada dokter yang mengaborsi dua ratusan janin. Harian sore di Jakarta pernah memuat jumlah bonus yang diberikan pabrik obat kepada para dokter yang mau meresepkan obat-obat keluarannya. Bulan lalu, hakim Tayne Forbes dari pengadilan Preston, menjatuhi dr. Harold Frederick Shipman vonis lima belas kali hukuman seumur hidup, atau selama 810 tahun penjara. Dengan motif merebut warisan, dokter berwajah dingin itu terbukti membunuh 200 pasien selama 20 tahun (atau 10 orang per tahun).

Wartawan juga terikat etika. PWI punya empat ratus delapan puluhan kata pada pasal-pasal etika jurnalistik. Militer punya sumpah prajurit. Tapi anak dua jenderal dicokok aparat sedang membawa shabu-shabu dan senjata api. ‘pagar’, benar-benar banyak makan ‘tanaman’. Tragis, seperti tragisnya kisah spanduk-spanduk anti narkoba. Para Bandar narkoba tak kalah semangat ikut memasang spanduk-spanduk itu.

Dunia penerbitan undang-undang pembajakan. Pasal 44, Undang-Undang Hak Cipta, tahun 1987, mengancam para pembajak dengan pidana penjara paling lamatujuh tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta. Tapi semua orang tahu, pembajakan hak cipta di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Anehnya, ketika baru-baru ini ada sosialisasi soal HAKI (Hak Atas Karya Intelektual), justru banyak pakar tak antusias. Alasannya lucu, mereka para khawatir para perajin tempe di Indonesia, kelak harus membayar royalti kepada pakar tempe Amerika yang sudah mematenkan penemuannya di bidang tempe.

Tak jarang undang-undang justru bisa berubah menjadi ‘jaket anti jerat hukum’ bagi para penjahat. Karena banyak undang-undang yang isinya tumpukan pasal karet. Bisa ke kanan atau ke kiri, tergantung penafsirnya.

Memang, masih banyak orang baik-baik. Tetapi ada dua tipe kejahatan yang bencananya massif: kejahatan pada profesi strategis (seperti dokter dan semisalnya), dan kejahatan oleh pemilik ‘kekuatan’ (seperti tentara yang bersenjata dan semisalnya). Meski dilakukan sedikit orang, secara psikologis bisa mengguncang ketenangan jutaan orang.

Kita perlu undang-undang. Ajaran Islam sendiri tak lain adalah kumpulan undang-undang. Tapi lebih dulu kita sangat berhajat pada “kesadaran diri” para penegak undang-undang. Kesadaran diri adalah kunci. Sebab, “bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada,”(QS Al-Hajj: 46). Tak pelak lagi, harus ada proyek raksasa, yang mampu menggebrak kesadaran diri kita, memahat integritas diri kita, apapun jabatan kita.

Tak sulit mengawalinya. Tanya saja pada diri kita, pada lubuk hati kita yang paling dalam. Lalu buktikan kebenaran kata-kata Imam Hasan Al-hudhaibi, “Tegakkan Islam di hatimu, niscaya akan tegak di atas bumimu.”*

 

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 007 Th.1, 25 Dzulhijjah 1420, 30 Maret 2000

Pada Siapa Kita Pecaya

Pada Siapa Kita Pecaya[1] 

(Hal-04) Bangsa ini tertatih menuju bangkit. Menggeliat mencari-cari labuhan kepercayaan. Amerika yang Kapitaliskah? Cina yang Komuniskah? Israel yang Zioniskah? Atau Eropa yang Nasranikah?

Memang, tak semua orang yang menimbang negeri-negeri itu dengan neraca ideologi. Tapi hampir semua kebangkitan selalu berbasiskan ideologi. Mungkin itu sudah tradisi sejarah. Rahasianya adalah, ideologi memberi suplai energi yang sangat besar bagi setiap kebangkitan, meski harus berdarah-darah. Maka, Soekarno membiayai logika-logika politiknya dengan meretas ideologi Nasakom. Sedang Soeharto memilih mensakralkan ideologi Pancasila, atau doktrin trilogi pembangunan yang melahirkan kebangkrutan. Kebangkitan industrialisasi kapitalis tetap kebangkitan ideologi juga, ideologi kapitalis itu sendiri.

Nampaknya, bangsa-bangsa ‘besar’ di dunia ini tak terlalu bergairah melirik ideologi Islam. Apalagi sebagai basis kebangkitan. Bahkan, kian hari yang Nampak hanya kebencian yang membuncah. Di Amerika, misalnya, baru saja tahun 2000 merambah perlahan, agenda penting FBI adalah mewaspadai teroris 2000. Akhir bulan lalu, di Los Angeles, Rick Hahn, mantan agen khusus FBI, membuka forum yang membahas situasi keamanan nasional AS. Dalam forum itu diangkat isu kebijakan kontra terorisme. Anehnya, forum itu diberi nama “Forum Muslim”.

Masih dari Amerika juga, departemen pertahanan Amerika memperingatkan panitia penyelenggara reli Paris-Dakar tentang ancaman teroris. Nasehat serupa juga diberikan Prancis. Buahnya, 3000 km etape di Nigeria dibatalkan. Salah satu Negara termiskin itu pun terpukul. Untuk kekhawatiran atas teroris itu, tiga pesawat kargo raksasa Antonov buatan Rusia dikerahkan untuk melakukan 18 kali penerbangan evakuasi, melintasi jarak 1.500 km diatas gurun sahara. Bagi kita, tak penting reli itu batal atau tidak. Tapi masalah besarnya, siapa sebenarnya yang teroris.

Lain lagi berita dari Balkan. Tokoh penjagal Serbia, Zeljko “Arkan” Raznatovic, tewas pertengahan Januari lalu. Tubuhnya terhempas di lobi hotel intercontinental setelah matanya tertembus peluru. Anehnya, oleh sebagian rakyat Serbia ia dianggap sebagai pahlawan. Padahal penjahat perang itu telah membantai sadis 250 lebih Muslim Kroasia di Vulkokra. Belum lagi di Bijeljna, Bosnia. Ia juga dalang dan pelaku pemerkosaan sistematis di negeri itu.

Dunia memang sesak oleh “maling teriak maling”. Dengan ringan pejabat Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan rakyatnya dari “bahaya aksi teroris” di negerinya. Teroris yang ia maksud tak lain adalah para mujahidin Chechnya. Lalu, dengan apa kita menyebut kelakuan pasukan Rusia yang terus-menerus membom Grozny, Ibu Kota Chechnya? Dengan apa pula kita menafsirkan sikap Dewan Eropa, yang tidak akan merekomendasikan Moskow untuk dibekukan keanggotaaannya dari hak asasi manusia? Bila masih ada kata-kata, coba katakan apa untuk semua angkara murka mereka itu.

Maka, adalah fatal menjadikan bangsa ini tumbal bagi konsepsi-konsepsi ideologis barat. Kecuali bila ingin menggali kubur sendiri. Atau menyeret ummat ini ke pusaran kebangkitan yang hampa. Padahal, sejak dulu para salafusshalih umat ini mewanti-wanti, bahwa kemuliaan kita hanya ada pada Islam. Orang barat tak lebih mengerti tentang kita, apalagi menghargai agama kita. Kini tak bisa ditawar lagi, umat ini harus percaya pada diri sendiri. Dan, itu artinya kita harus banyak belajar lagi tentang agama kita.*

 

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 006 Th.1, 23 Dzulqa’idah 1420 H, 29 Februari 2000 M

Elegi 2000

Elegi 2000[1] 

(Hal-04) Jaman makin tua.  Dalam hitungan masehi bila tidak ada halangan seribu tahun kedua akan berganti ke awal seribu tahun ketiga. Ada harapan baru (minimal semangat baru). Tapi sederet luka lama masih menganga. Pengangguran, krisis ekonomi, pemerintahan baru yang muram, meningkatnya kriminalitas, kebobrokan moral, hanyalah sebagian kecil dari borok dan bopeng wajah sosial kita.

Yang paling mengerikan adalah munculnya ‘gerakan obyektifitas’. Sebuah gelombang baru pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Bahwa segalanya adalah manusiawi bila sesuai dengan kehendak kemanusiaannya. Meski unsure yang dominan adalah hawa nafsunya. Mereka memperkosa semena-mena teori obyektivitas Paul B. Horton, (1984): “obyektifitas adalah kemampuan untuk melihat dan menerima fakta sebagaimana adanya, bukan sebagai apa yang diharapkan.”  Maka lahirlah keyakinan bahwa segala kehendak harus dipandang apa adanya. Inilah yang kemudian menjadi ruh bagi gerakan revolusi ‘orang-orang gila’ itu.

Maka jangan heran bila banyak orang dengan gegabah mengatakan bahwa foto bugil di sampul popular dan matra itu tidak porno. Tapi sebuah seni yang indah, bila dipandang apa adanya, tanpa preferensi agama, moral, pribadi, apalagi politis. Atau sikap beberapa mahasiswa yang menganggap seks bebas itu biasa-biasa saja. Karena ia seperti kebutuhan makan, tak perlu diikat etika yang rumit. Atau seperti yang dilakukan sebuah biro di Amerika baru-baru ini. Melalui jaringan internet, biro itu menjual sel-sel telur para bintang dan model perempuan. Dalam penjualan perdananya, ditawarkan delapan model cantik. Harga satu sel telur antara 15.000 sampai 100.000 US $. Angka belum termasuk biaya lain-lain seperti proses pembuahan dan perawatan.

Jaman makin tua. Setengah dari 6 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Dengan pendapatan rata-rata 3 dolar per hari, bahkan lebih buruk. Padahal di Paris, pemerintah menghabiskan lebih 140 miliar rupiah hanya untuk membersihkan kotoran anjing milik warga yang nge-pup sembarangan di jalan-jalan kota wisata dunia itu. Sementara masyarakat Inggris telah membelanjakan tujuh triliun lebih untuk kucing piaraan mereka sekaligus perhiasannya. Ironis memang.

Jaman makin tua. Indonesia menjadi penyumbang ketiga penyakit TBC di dunia. Menurut Prof. Anfasa Muluk, satu tahun ke depan jumlah penderita TBC di Indonesia bisa menjadi 100 juta orang, atau hamper setengah dari penduduk negeri ini. Sementara penyakit mental tak kalah mengerikan. Kepolisian Metro Jaya belum lama ini menggagalkan penyeludupan 54 ribu lebih VCD porno. Sebulan sebelumnya, mereka menangkap pembawa 990 kg kilo gram ganja kering, atau hampir satu ton. Padahal menurut seorang sumber di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta, dari seluruh pasien yang berobat, hanya 1% yang dimungkinkan bisa sembuh.

Jaman makin tua. Kebiadaban belum berhenti. Kebrutalan merajalela. Apalagi kala sejarah kerusakan manusia menemukan kemasan yang necis, elegan dan mungkin ‘terhormat’. Karenanya, sekjen PBB Kofi Annan menyebut abad 20 abad paling kejam. Meski seharusnya tuan Kofi sadar, sebagian kekejaman itu adalah karya nyata organisasi yang dipimpinnya.

Dunia kian renta, menanti manusia-manusia pembangun. Walau seorang penyair sempat galau:

Bila seribu pembangun

Dibelakangnya ada seorang penghancur

Cukuplah sudah

Bagaimana jadinya bila seorang pembangun

Di belakangnya ada seribu penghancur *

 

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 005  Th.I, 08 Syawal 1420 H, 15 Januari 2000 M

Profesional

 

Profesional[1] 

(Hal-04) Baru-baru ini LP3ES melakukan jajak pendapat. Siapakah sebaiknya yang duduk di kabinet mendatang?  Hasil polling itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin agar kabinet mendatang diisi oleh kaum professional. Bukan oleh para politikus.

Keinginan dan harapan masyarakat itu bukan tanpa alasan. Bertahun-tahun umat ini menjadi orang-orang yang terjajah di negeri sendiri. Semua atas nama stabilitas atau pembangunan. Padahal segalanya untuk dan demi politik semata. Akibatnya, seperti kata K.H. Zainuddin MZ di negeri ini lebih banyak politisinya ketimbang negarawannya. Karena memang Negara ini bak lahan pembiakan untuk para politikus, dan bukan mesin pembinaan bagi para negarawan.

Dari sekian politikus itu, banyak yang modalnya hanya retorika. Mereka kerap berbicara berdasar asumsi-asumsi dan andai-andai belaka. Orang-orang yang berperilaku seperti itu sering dikategorikan sebagai tipe manusia primitif. Sebab orang modern menurut jargon kaum peneliti berbicara berbasis data bukan menduga-duga.

Ini jurang yang curam. Yang memisahkan antara harapan masyarakat akan profesionalisme dengan realitas kepemimpinan bangsa ini. Tetapi ironi tersebut masih menyisakan berderet-deret ironi lain, saat profesionalisme di negeri ini tak lagi punya tenaga. Meski sekadar untuk kepentingan duniawi saja. Lihatlah hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) belum lama ini. Menghadapi millennium bug,  Indonesia bersama Thailand, Malaysia dan Vietnam akan menghadapi kesulitan untuk memasuki ‘industri padat pengetahuan’ karena keterbatasan tenaga kerja terampil. Bahkan, dari 12 negara di Asia yang disurvei, Indonesia berada di urutan terakhir. Sedang peringkat  diduduki Jepang. Padahal masih menurut lembaga yang bermarkas di Hongkong itu, daya saing suatu Negara pada masa mendatang akan ditentukan pada mutu pekerja terampilnya.

Renungan ini tak sekadar sebuah keprihatinan. Tetapi tuntutan profesionalisme layak dihayati karena memang sunnatullah sendiri tegak atas asas profesionalitas. Langit yang tujuh dan buminya pula, matahari, bulan, bintang-bintang dalam lintas edarnya, malam dan siang, (QS. 36:37-40) adalah wajah bulat tentang profesionalisme dalam sunnatullah itu.

Karenanya, professional bagi seorang mukmin seharusnya tidak saja berkonotasi the right man in the right place, tapi sejauh mana ia meletakkan niat dan tindakan sesuai kehendak dan sunnah Allah. Sebab tak ada gunanya hidup jika tidak ditujukan kepada Allah. Dari sanalah profesionalisme keimanan itu diharapkan menjadi landasan dari segala tindakan dan kerja teknis berikutnya, hingga lahir profesionalisme amal shalih.

Rumusan ini akan menjadikan seorang mukmin tidak saja puas secara konvensional atas ihsan dan itqonnya di hadapan orang. Tapi lebih jauh akan membuatnya mampu bersyukur kepada Allah sekaligus merindukan keridhaan dan balasan yang lebih besar di akhirat kelak. Lalu, bila profesionalisme itu menginduk secara ilmiah kepada teori-teori manajemen, maka menarik sekali statemen DR.Muh. A. Al-Buraey. Pakar manajemen dari King Fahd University of Petroleum and Mineral itu mengatakan,”pada prinsipnya manajemen sekuler dan manajemen Islam itu sama. Yang membedakannya mungkin syura versus voting. Bila voting lebih mengutamakan suara yang lebih besar maka syura memilih maslahat yang lebih besar.”

Pada akhirya bila kita tambahkan ke dalam profesionalisme itu semangat ukhuwah, ta’awun dan rasa tanggung jawab, maka Insya Allah produktivitas amal kita akan meningkat. Dan dalam tataran interaksi sosial, bila sekali lagi Kiai Zainuddin MZ mengatakan di negeri ini lebih banyak ‘tukang kompor’ dibanding ‘tukang lem’, maka dengan semua itu kita akan bisa menjadi tukang-tukang lem itu. Semoga.*

 

 

 

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 004 Th.I, 05 Rajab 1420 H, 15 Oktober 1999

Instanisme

 

Instanisme[1] 

(Hal-04) Mungkin Anda juga tahu, di Swedia, belum lama ini, ada perusahaan yang mengeluarkan produk menarik: sebuah rumah bongkar yang unik. Agar mudah membayangkannya, kira-kira seperti lemari bongkar pasang. Tapi ini rumah, yang kuat dan kokoh. Hanya perlu enam hari untuk memasang bagian-bagian rumah tersebut hingga siap huni. Diperkirakan, produk ini akan mempengaruhi dunia properti di sana, mengingat jumlah pesanan terus meningkat. Rumah yang dibuat berlantai dua itu sungguh indah. Interior maupun eksteriornya sangat cantik. Alangkah cepatnya manusia meluncur menuju atmosfir “ínstanisasi” yang luar biasa.

Masalahnya, kini instanisasi tak hanya merasuki dunia teknologi dan perangkat hidup semata. Ia telah merambahi budaya dan sikap hidup. maka, lahirlah manusia-manusia pragmatis. Yang memilih jalan hidup cepat dan pintas, secepat merebus mie instan, atau menyeduh jahe instan. Seperti slogan gila sebuah iklan radio FM di Jakarta, “Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.”

Di Negara-negara miskin, gaya instan jadi pilihan cara mendulang pertumbuhan ekonomi. Modal? Utang luar negeri. SDM? Sama saja. Cara ini telah menjadikan Indonesia bangsa yang menurut Zaim Uchrowi sangat kapitalis, lebih kapitalis dari Amerika sekalipun. Di Negara kapitalisme tidak saja “guru yang baik” bagi materialism, tapi juga bagi konsumerisme yang stadiumnya kian akut. Orang membeli bukan lagi karena perlu atau sekadar suka, tapi orang membeli karena kalau tidak membeli merasa terbelakang.

Implikasinya bagi manusia Indonesia? Mungkin jawabannya adalah apa yang diumumkan UNDP (United Nation Development Programme), sebuah lembaga otonom PBB dalam bidang pembangunan manusia. Dalam laporan 1999-nya, Indonesia tercatat berada pada urutan 105 dalam soal pembangunan manusia, diantara 174 negara di dunia. Jauh dibawah Singapura yang berada di urutan 22 dan Brunei di urutan 25.

Semua ini berbanding lurus dengan besarnya jumlah ‘rakyat instan’ di Indonesia. Mereka, adalah 70 juta orang lebih yang hidup di bawah garis kemiskinan sebuah tragedi lost generation tengah mengancam Indonesia.

Rakyat instan selalu menjadi santapan lezat otoritarianisme para penguasa. Dengan euphoria yang dibangun: rakyat adalah kekuatan sejati, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei. Rakyat-rakyat instan itulah yang kini sedang ‘bahagia’. Sebab mereka kini menjadi landasan utama bagi banyak keputusan politik yang besar. Semua orang bicara untuk dan atas nama rakyat, meski dalam suatu babakan drama politik yang ke atas tak berpucuk ke bawah tak berakar.

Memang, ketika komunitas masih terikat dalam city state (Negara kota), mereka bisa secara aklamasi bisa dengan mudah menentukan terlepas baik atau buruk apa yang mereka kehendaki bersama. Namun ketika manusia menjadi sebuah bangsa yang besar, dengan ratusan juta penduduknya, banyak berbagai-bagai lapis jarring membungkus kekuasaan.

Saya mencoba merindukan sebuah masyarakat yang semua system transformasinya sangat instan, namun segala subtansinya mengejar kompetisi dalam kebaikan (fastabiqul khairat). Meski saya menyadari, dalam konstruksi da’wah tak banyak ruang untuk instanisme. Namun fenomena teknologi dan budaya hanyalah bagian kecil dari taqdir qauni Allah, yang bila dikawinkan dengan taqdir qauli-Nya, kerinduan itu bisa diharapkan. Semoga.*

 

 

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 003 Th.I,19  Jumadil Awal 1420 H, 31 Agustus 1999 M

Drama KPK

Drama KPK[1] 

(Hal-04)kekhawatiran banyak orang itu terbukti. Bahwa membabat korupsi di negeri ini perlu stamina yang luar biasa. Mula-mula kita merasa segalanya perlu payung hukum. Dan itu sudah lumayan. Lalu kita meyakini soal utamanya adalah kehendak yang kuat dari pemangku mandat di negeri itu. Dan perlahan sepertinya itu telah mewujud dalam kehendak kolektif pemerintah, DPR, LSM dan masyarakat. Bahwa semua ingin korupsi diberantas. Setidaknya dikurangi dalam porsi yang sangat radikal. Lalu rasanya perlu perangkat yang digdaya untuk melaksanakannya. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlahan menjadi tempat menaruh semua harapan.

Dari sana kita semua bermimpi Indonesia akan semakin membaik. Luka-luka kepribadian kita secara kolektif atas nama bangsa, yang terus memborok, perlahan seperti mendapat setetes obat. Ada mimpi tentang Indonesia yang sembuh. Meski belum sehat. Meski belum sempurna, tapi pemberantasan korupsi mulai menuai hasil. Menurut laporan Global Corruption Barometer yang dibuat Transparency International, kinerja KPK dan pengadilan Tipikor telah membuat kepercayaan ublik kepada kedua lembaga tersebut terus meningkat. Bahkan dalam satu surveynya, 70% responden menyatakan dengan adanya KPK dan pengadilan Tipikor, pemerintah menjadi lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Tetapi setelah itu ada drama yang menyedihkan. Ketuanya diseret dalam kasus pembunuhan. Lalu ada pengakuan darinya bahwa pimpinan KPK yang lain ada yang menerima suap. Itu semua bukan pertanda yang baik. Drama di tubuh KPK sendiri seperti menampar semua yang sempat menaruh harapan. Gendering kematian lembaga itu sayup-sayup seperti telah digaungkan. Karenanya, dua lembaga swadaya Internasional Human Right Watch dan Transperancy International, secara khusus meminta presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk secara sungguh-sungguh menyelamatkan KPK.

Banyak pihak menduga bahwa ada upaya sistematis untuk memandulkan KPK. Benar atau salah memang tidak mudah untuk memastikannya. Tetapi setidaknya, drama-drama yang menggelayuti perjalanan KPK, telah mengubah secara signifikan persepsi masyarakat tentang harapannya pada KPK. Itu tidak sekedar persoalan citra yang mungkin bisa dipulihkan dengan berbagai cara. Ini hanya menjelaskan sebuah kecemasan psikologis, bahwa di negeri ini sebuah lembaga digdaya yang semula bisa menjadi salah satu tumpuan masa depan Indonesia, ternyata bisa juga terancam runtuh. Dan, bila di balik itu ada sebuah konspirasi, rekayasa untuk benar-benar melumpuhkan KPK, itu hanya menambahkan satu kepastian, bahwa di negeri ini para bandit masih begitu berkusa. *

---

[1] Majalah Tarbawi, Edisi 211 Th.10, Ramadhan 1430 H, 03 September 2009 M